Sejumlah pimpinan OPD di Pemkab Pulang Pisau berganti

Pulang Pisau – Bupati Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Pudjirustaty Narang menegaskan bahwa dilantiknya sejumlah pejabat tinggi pratama atau pimpinan satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah kabupaten setempat, merupakan hasil lelang jabatan yang telah dilaksanakan secara terbuka beberapa waktu lalu.

“Sebagian besar pejabat baru yang telah dilantik memang wajah baru, tetapi itu merupakan hasil dari proses seleksi terbuka serta mengikuti peraturan perundang-undangan dan lainnya,” kata Pudjirustaty di Pulang Pisau, kemarin.

Adapun sejumlah pejabat tinggi pratama yang dilantik, Rabu (16/11/2022), di aula Bappedalitbang yakni, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dijabat Hendri Arroyo, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dijabat Osa Maliki, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) dijabat Alfonso Royas. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Herman Wibowo.

Kemudian Kepala Pepustakaan dan Arsip dijabat drg Sopiyah, Kepala Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dijabat Hargatin, Kepala Dinas Kesehatan dijabat dr Pande Putu Gina, dan Kepala Dinas Pertanian dijabat Godfridson. Staf ahli bidang ekonomi dan keuangan ditempati Reliasi, Staf ahli bidang pembangunan hukum dan politik ditempati Iwan Hermawan, dan Asisten III dijabat Andriani.

Termasuk tiga jabatan camat baru yakni, Agustinuah Manjin yang sebelumnya Camat Jabiren Raya bergeser menjadi Camat Kahayan Hilir, Camat Maliku dipercayakan pada Efri Gusyl Pani, dan Camat Jabiren Raya dipercayakan kepada Eka Emanuel. Pergeseran signifikan pejabat setingkat kepala bidang dalam pelantikan ini terjadi dalam tubuh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Hampir seluruh kepala bidang bergeser menempati unit baru di sejumlah OPD.

Bupati Pulang Pisau pun mengingatkan kepada pejabat yang baru dilantik bahwa pelantikan bagian penting dari dinamisasi organisasi dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pembinaan karier aparatur sipil negara.

“Perlu diingat. Pejabat baru harus meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas dan pelayanan publik dan juga memberikan kontribusi bagi kemajuan tata kelola pemerintah kabupaten setempat,” kata Pudjirustaty.

Dia menyebut pelantikan ini juga menjadi bagian dari pengisian sejumlah jabatan yang telah lama kosong karena ditinggalkan pejabat yang meninggal dunia dan pensiun dengan menitikberatkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sebagai pertimbangan utama dalam pengembangan dan penataan karier pegawai.

“Adaptasi secepatnya di lingkungan kerja yang baru, segera menyusun program dan menciptakan inovasi, sehingga unit kerja yang dipimpin ada kemajuan,” demikian Pudjirustaty. (Ant)