Sekda Akui Pemenuhan Pekerja 1,4 Juta Didatangkan Dari Luar Kalteng

Palangka Raya – Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri mengakui pemenuhan pekerja sebanyak 1,4 juta untuk program food estate, akan didatangkan dari provinsi lain namun dilakukan secara bertahap.

“Pekerja 1,4 juta itu prediksi yang cukup panjang. Apabila food estate itu berjalan, kita perlu menambah tenaga-tenaga yang memiliki kemampuan,” kata Fahrizal saat menghadiri media gatering yang dilaksanakan Global Green Growth Institute (GGGI) di Palangka Raya, Senin.

Kehadiran para pekerja dibidang food estate yang rencananya didatangkan dari provinsi lain tersebut, bertujuan saling berbagai pengetahuan sekaligus memberikan ilmu baru bagi penduduk Kalteng.

Fahrizal mengatakan prioritas sekaligus tanggungjawab pemerintah adalah mengurangi pengangguran, dan setiap kegiatan-kegiatan yang dibangun di Provinsi Kalteng tetap mengutamakan masyarakat lokal.

Hanya masyarakat lokal harus memanfaatkan peluang-peluang tersebut, dan mematuhi berbagai ketentuan, khususnya jika bekerja di perusahaan bidang food estate.

“Apalagi jika nanti ada perusahaan dibidang food estate, masyarakat lokal harus patuh terhadap aturan. Jangan juga karena merasa putra daerah, lalu tidak memenuhi isi dari kontrak kerja yang telah disepakati dengan perusahaan,” ucapnya.

Sekda Kalteng itu kembali menegaskan bahwa pemenuhan 1,4 juta pekerja di bidang food estate masih cukup panjang, dan tidak dalam waktu dua atau tiga tahun kedepan serta dilakan secara bertahap.

Dia mengatakan tahap pertama food estate adalah penentuan lokasi, yakni di kawasan-kawasan tidak produktif di lahan pertanian ataupun perkebunan yang memang telah terbangun tapi belum optimal di kelola.

“Sebanyak 1,4 juta pekerja itu tidak seolah-olah didatangkan sesaat, melainkan berproses. Dan kalaupun tidak kita programkan, Kalteng tetap menjadi magnet bagi penduduk lain,” kata Fahrizal.

Pria yang juga menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalteng itu menyebut, kedatangan penduduk dari provinsi lain tidak bisa dihindarkan. Apalagi ada rencana Pemerintah Pusat menjadikan Kalteng sebagai ibukota pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kita dalam satu bingkai NKRI, setiap perpindahan penduduk tidak ada yang boleh menghambat,” demikian Fahrizal. (Ant)