BPK Kalteng Minta Pemkab Barito Utara Benahi Tiga Hal

Palangka Raya – Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan DPRD setempat menerima Laporan Hasil Pemeriksa (LHP) kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) Semester II 2018  dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, Jumat (14/12/18).

Wakil  Bupati Sugianto Panala Putra  atas nama Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan Ketua DPRD  Set Enus Y Mebas   menandatangani berita acara serah terima penyerahan laporan hasil pemeriksaan dan penyerahan laporan hasil pemeriksaan.

Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng  Ade Iwan Rusdana mengatakan  masih ada ditemukan beberapa permasalahan baik yang berkaitan dengan administrasi maupun hal hal lainnya. ada tiga hal yang perlu dibenahi  yaitu pertama tentang manajemen aset, kedua tentang pengelolaan dana desa dan pengelolaan pendanaan pendidikan bagi  peserta didik melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP).

Dari hasil audit kinerja tersebut yang menjadi penekanan adalah perlu adanya verifikasi data peserta didik yang di input ke aplikasi dapodik oleh sekolah dan dinas pendidikan sehingga perhitungan  dana Bos pusat, Bosda dan pip lebih akurat,  perlu adanya perhitungan kebutuhan pendanaan pendidikan yang layak di sekolah.

“Selain itu perlu adanya reward dan punisment kepada sekolah dalam hal pelaporan dana bos dan pengelolaan dapodik, karena berdampak pada penilaian kinerja kepala dinas pendidikan maupun kinerja kepala sekolah,” kata Ade.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Barito Utara Masdulhaq  yang juga hadir pada  acara tersebut  mengatakan  Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara adalah  satu satunya sebagai sampel Audit Kinerja di Provinsi Kalteng. Sedangkan  untuk seluruh Indonesia ada 57 Kabupaten / kota di tunjuk menjadi sampel tahun ini.

Tujuan Audit Kinerja ini adalah untuk perbaikan pengelolaan pendanaan pendidikan untuk sekolah dan peserta didik.Bagi kepala sekolah yg memiliki peningkatan kinerja maka akan dikucurkan dana Bos kinerja dari Kemendikbud RI, terhitung mulai 2019 nanti yang akan datang.

“Diharapkan  dari  jumlah 171 kepala Sekolah SDN/ Swasta  dan 41 Kepala Sekolah SMPN/swasta  agar berlomba-lomba untuk meningkatkan kinerja di sekolahnya masing masing,” ujar Masdulhaq.

Kegiatan tersebut  hadiri oleh  Sekretaris Daerah  Kalteng Fahrizal Fitri,  Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng,  Ade Iwan Ruswana, Wakil Ketua DPRD  Provinsi, Bupati dan Ketua DPRD  Murung Raya , Bupati dan Ketua DPRD Barito Selatan, Bupati dan Ketua DPRD  Pulang Pisau, Wakil Bupati  dan Ketua DPRD Barito Utara, Kadis Pendidikan dan  Inspektur Kalteng. (Ant)